ERA FM UNJ Sedang Mengudara

UNJ Latih 60 Tenaga Kependidikan Menyusun Peraturan dan Keputusan

(Sumber: Humas UNJ)

Jakarta — Halo, Edufriend! Universitas Negeri Jakarta (UNJ) baru menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peraturan dan Keputusan pada Rabu  (18/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Hukum UNJ ini diikuti 60 tenaga kependidikan dari berbagai unit kerja. Langkah ini menjadi bagian dari upaya UNJ membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kebutuhan Produk Hukum Bermutu bagi PTNBH

Bimtek berlangsung di Ruang Rapat Gedung SFD B Lantai 10 mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Selama delapan jam pelajaran, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis agar mampu menyusun peraturan dan keputusan yang berlandaskan hukum kuat, tertata, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan perbedaan tafsir saat dijalankan.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), UNJ memerlukan produk hukum yang berkualitas untuk menopang transformasi kelembagaan. Setiap kebijakan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus memberi kepastian hukum, menegaskan kewenangan, dan mendukung kelancaran layanan di semua unit kerja.

Menyamakan Standar Antarunit Kerja

Kepala Kantor Hukum UNJ, Dwi Afrimetty Timoera, menyampaikan bahwa penyusunan peraturan dan keputusan merupakan bagian penting dari sistem tata kelola universitas yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, setiap produk hukum perlu memiliki dasar kewenangan yang jelas, memenuhi ketentuan substansi dan prosedur, serta ditulis dengan teknik dan bahasa hukum yang tepat.

Melalui bimtek ini, Kantor Hukum ingin menyatukan pemahaman dan standar penyusunan di seluruh unit. Dengan begitu, setiap rancangan yang diajukan memenuhi ketentuan hukum dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Arahan Sekretaris Universitas: Bukan Hanya Tugas Kantor Hukum

Bimtek dibuka oleh Sekretaris Universitas, Prof. Suyono. Ia menegaskan bahwa kemampuan menyusun produk hukum bukan semata tanggung jawab Kantor Hukum. Seluruh unit kerja yang mengusulkan kebijakan juga perlu memahami dan terlibat.

Prof. Suyono menjelaskan perbedaan keduanya. Peraturan memuat ketentuan yang mengatur dan umumnya diterbitkan oleh organ UNJ. Keputusan berfungsi menetapkan suatu hal sesuai kewenangan pejabat penerbitnya, baik rektor maupun pimpinan unit kerja.

Tahapan Penyusunan di UNJ

Proses penyusunan produk hukum di UNJ berjalan bertahap. Unit pengusul menyiapkan rancangan awal, lalu Kantor Hukum menelaahnya. Setelah itu rancangan dibahas dalam rapat pimpinan, disempurnakan substansinya, dan akhirnya disahkan sesuai ketentuan. Karena itu, mutu draf awal sangat menentukan kecepatan dan ketepatan penerbitan. Menurutnya, draf yang sudah mendekati sempurna akan mempercepat prosesnya.

Prof. Suyono juga menyoroti pemakaian bahasa. Setiap kata, kalimat, dan ketentuan harus dirumuskan cermat karena peraturan yang multitafsir bisa memicu perselisihan di lapangan. Ia menilai peraturan yang baik tidak diukur dari panjang rumusan atau banyaknya pasal, tetapi dari kejelasan substansi, ketepatan bahasa, dan kepastian yang diberikannya kepada pelaksana. Ia berharap peserta memanfaatkan bimtek untuk meningkatkan kemampuan teknis dan ketelitian.

Sesi Pertama: Kenali Dasar Hukum dan Persoalan yang Hendak Diselesaikan

(Sumber: Humas UNJ)

Narasumber pertama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Kristiawanto, mengajak peserta memulai penyusunan dari pemahaman atas landasan hukum dan masalah yang ingin dipecahkan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga setiap kebijakan dan tindakan kelembagaan harus punya dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Kristiawanto, menyusun peraturan tidak boleh sekadar memenuhi kebutuhan administrasi dokumen. Diperlukan kajian memadai untuk memahami masalah, menentukan tujuan pengaturan, dan memastikan ketentuan yang dibuat benar-benar menjadi solusi. Aturan yang disusun tanpa pertimbangan matang, katanya, justru dapat melahirkan masalah baru bagi organisasi.

Sesi Kedua: Penguatan dari Dosen Universitas Jayabaya

Sesi kedua diisi Rotua Valentina Sagala, dosen Universitas Jayabaya, yang memperkuat pemahaman peserta tentang penyusunan produk hukum. Kehadiran dua narasumber ini membantu peserta menghubungkan prinsip hukum dengan kebutuhan penyusunan peraturan dan keputusan di perguruan tinggi.

Para tenaga kependidikan diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Keseragaman format, ketepatan dasar hukum, kejelasan norma, dan kesesuaian kewenangan menjadi aspek yang harus diperhatikan setiap unit.

Bagi UNJ, penguatan kapasitas SDM di bidang hukum merupakan bagian dari pembenahan tata kelola PTNBH. Produk hukum yang tepat akan mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan administrasi, mencegah sengketa, dan memberi kepastian dalam pelaksanaan kebijakan. Lewat bimtek ini UNJ berharap tumbuh budaya kerja yang tertib hukum, profesional, dan berorientasi pada mutu layanan, sejalan dengan transformasi menuju universitas yang unggul, berintegritas, dan berdampak bagi masyarakat.

Nah, ternyata satu kata atau satu tanda baca saja bisa mengubah makna sebuah aturan, Edufriend! Menurut kalian, apakah pelatihan seperti ini sudah cukup untuk mencegah peraturan yang multitafsir di kampus? Atau perlu langkah lain, misalnya pendampingan rutin atau panduan penulisan yang seragam di setiap unit?

 

Writer: Nayla Octaviani

Editor: Tim News Director